Mahkamah Konsitusi : Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Usman Genongga Wanim – Dinus Wanimbo

0
32

Jakarta 31 Juli 2017.. Perolehan suara hasil pemilihan suara ulang (PSU) pada 18 distrik yang digelar pada 17 Mei lalu, untuk masing-masing kandidat, yakni Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Usman Wanimbo dan Dinus Wanimbo (Pihak Terkait) memperoleh 73.205 suara. Sedangkan Paslon Nomor Urut 2 Amos Yikwa dan Robeka Enembe memperoleh 1.439 suara. Terakhir, Paslon Nomor Urut 3 John Tabo dan Barnabas Weya (Pemohon) memperoleh 25.260 suara. Jumlah suara sah adalah 99.904 suara. Sedangkan suara tidak sah adalah 85 suara.

MK kemudian menetapkan hasil akhir perolehan suara Pilkada Tolikara tahun 2017 mencakup keseluruhan 28 distrik, yakni Nomor Urut 1 Usman Wanimbo dan Dinus Wanimbo (Pihak Terkait) memperoleh 116.259 suara, Paslon Nomor Urut 2 Amos Yikwa dan Robeka Enembe memperoleh 13.216 suara dan Paslon Nomor Urut 3 John Tabo dan Barnabas Weya (Pemohon) memperoleh 86.679 suara.

Kuasa Hukum KPU Papua, David Soumokil kepada wartaplus.com, Senin malam, menjelaskan dalam sidang putusan itu, mahkamah menegaskan bahwa hasil PSU 18 distrik adalah sah dan semua dalil-dalil hukum dari pemohon dinilai mahkamah tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima.

Keberatan-keberatan dari pemohon yang kemudian ditolak oleh mahkamah setelah memeriksa berkas dan bukti-bukti itu, kata David di antaranya, pelaksanaan PSU pada semua TPS (251) pada 18 distrik menurut pemohon terjadi pelanggaran secara massif dan terstruktur di semua distrik secara merata baik oleh termohon serta jajarannya (PPK, PPS, KPPS) yang hampir sebagian besar adalah kepala kampung yang merupakan aparat bawahan dari pasangan nomor urut 1, menurut mahkamah telah terbantahkan dengan keterangan termohon yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 13 Mei, KPU Papua telah melakukan evaluasi terhadap 90 anggota PPD pada 18 distrik dan hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Kemudian, keberatan pemohon mengenai DPT, sebagaimana disampaikan dalam persidangan 6 Juli lalu, setelah MK memeriksa, DPT untuk PSU adalah DPT yang digunakan pada tanggal 15 Februari lalu. Artinya sekalipun dilaksanakan PSU, tidak tepat pemohon mempermasalahkan mengenai DPT yang menjadi dasar dalam PSU. Mengenai selisih jumlah surat suara tidak terpakai atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tidaklah menjadikan proses pelaksanaan PSU bertentangan dengan undang-undang sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalaupun benar ada selisih suara yang dimaksud pemohon, suara tersebut tidak dapat dipastikan diberikan kepada pasangan calon tertentu. Mahkamah berpendapat, dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum,” jelas David mengutip keterangan Arief Hidayat dalam putusan.

Demikian pula terhadap keberatan pemohon berkenaan dengan penyelenggara membuat rekapitulasi yang tidak sesuai dengan perintah mahkamah, menurut mahkamah, hal itu tidak terkait dengan penghitungan perolehan suara hasil PSU tetapi hanya terkait dengan mekanisme penggabungan suara. Menurut mahkamah, seharusnya KPU hanya merekap perolehan suara hasil PSU, dan melaporkannya kepada mahkamah, setelah itu baru mahkamah menetapkan suara yang benar.

Selain pelanggaran di semua TPS yang menurut pemohon juga terhadap keterlibatan secara massif dan terstruktur yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota legislative, Gubernur Papua, Wakil Bupati Jayawijaya dan sejumlah kepala SKPD Provinsi Papua dan Kabupaten Tolikara, kata David, mahkamah juga telah mencermati. Ternyata terhadap pejabat ASN (Gubernur Papua) telah ditangani di penyidik Polda Papua dan terlapor lainnya, dan terhadap pejabat lainnya termasuk anggota legislative, mahkamah mencermati, ternyata laporan tersebut dihentikan karena adanya pencabutan dari pelapor. “Termohon diperintahkan untuk melaksanakan putusan ini,” ujar David.

Sekadar diketahui, MK memerintahkan PSU pada 18 distrik di Kabupaten Tolikara. Hal tersebut tertuang dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Tolikara (14/PHP.BUP-XV/2017) yang diucapkan Ketua MK Arief Hidayat didampingi hakim konstitusi lainnya, Senin 3 April lalu. Menindaklanjuti putusan itu, KPU Papua kemudian melaksanakan PSU pada tanggal 17 Mei di 18 distrik dimaksud yakni Distrik Bewani, Biuk, Bokondini, Bokoneri, Bogonuk, Kanggime, Kembu, Kuari, Geya, Giliubandu, Goyage, Gundagi, Lianogoma, Nabunage, Nunggawi, Tagime, Umagi dan Distrik Telenggeme. ( finsha )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here