Legislator Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih Meminta Pemerintah Membangun Kilang Minyak

0
28

Gersik – 29 Juli 2017. Anggota Komisi VII DPR RI asal Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih menilai hingga saat ini sektor energi di Indonesia masih mengkhawatirkan. Selain itu menurutnya, kedaulatan energi yang menjadi salah satu janji Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga belum sepenuhnya terealisir.

“Bongkar pasang kabinet di sektor ini juga belum menunjukkan teroboson yang signifikan dalam hal ketahanan energi,” ujar Eni Maulani

Ia menyontohkan kebutuhan BBM (Bahan Bakar Minyak) di tanah air yang diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan rata-rata 8 persen per tahun. Ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum tampak membuat kebijakan yang bisa mengantisipasi kekurangan BBM tersebut.

“Ada persoalan serius dalam soal energi, khususnya BBM. Saat ini konsumsi BBM nasional sekitar 1,6 juta barrel per hari. Sementara kemampuan memproduksi BBM hanya sekitar 800.000 barel per hari, sehingga sisanya didapat dari impor. Dengan kebutuhan BBM yang terus mengalami peningkatan rata-rata 8 persen per tahun, maka diproyeksikan total kebutuhan BBM nasional pada tahun 2025 akan mencapai 2,6 juta barrel per hari,” ujar Eni.

Dalam kondisi seperti itu, menurut Eni, satu hal yang harus menjadi keharusan adalah pembangunan kilang-kilang minyak.

“Ini adalah langkah strategis yang saya kira harus dilakukan pemerintah bersama Pertamina. Dengan pembangunan kilang minyak baru, Pertamina diharapkan dapat memproduksi BBM menjadi 2 juta barrel per hari selambat-lambatnya pada Tahun 2025. Dengan kebijakan ini, pada masa mendatang Indonesia tak perlu lagi impor BBM cukup minyak mentahnya saja,” Tambahnya

Pembangunan kilang minyak menjadi agenda mendesak karena hampir sebagian besar kilang minyak yang ada di Indonesia umurnya sudah 30 tahun sehingga hanya mampu mengolah minyak mentah sekitar 800 ribu per barrel per hari.

“Selama puluhan tahun progres pembangunan kilang stagnan dan hanya berhenti pada rencana-rencana belaka. Sejak lama Pertamina mendengungkan komitmenya menaikkan kapasitas kilangnya melalui berbagai rencana pembangunan kilang minyak. Tapi selama itu pula tak pernah diwujudkan,” ungkap Eni.

Dalam catatan Eni, di era Jokowi ini sudah banyak regulasi yang dikeluarkan, tapi eksekusinya masih lemah.

“Perpres No. 146 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri saya kira sudah amat gamblang memberi arah kebijakan. Di dalam Perpres tersebut pun sudah memuat skema pembangunan kilang minyak yang bisa dilakukan oleh Pertamina,” terangnya.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, ia meminta Kementerian ESDM bersama Pertamina segera mengambil langkah konkret

Menurut Eni, skema untuk membangun kilang minyak bervariatif Mulai dari membangun sendiri, bekerjasama dengan swasta, hingga menggandeng pihak asing atau investor.

  1. “Skema itu hanya model yang saya kira bisa dibicarakan. Tapi subtansinya pemerintah harus diyakinkan soal pembangunan kilang minyak ini. Kedaulatan energi adalah janji Jokowi,” ungkap Eni. ( finsha )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here