Fransiskus Xaverius Yapan Bupati Kutai Barat Diduga Menipu Warganya dan Dilaporkan Ke Mabes Porli Jakarta

0
90

Jakarta 24 Juli 2017. Masyarakat Adat Bentian Besar Kutai Barat, merasa menjadi korban dugaan penipuan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Fransiskus Xaverius Yapan, SH alias FX Yapan (dulu Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, yang kini menjabat sebagai Bupati Kutai Barat). Persoalan tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini.

Peristiwa penipuan tersebut terjadi pada 19 Desember 2012; 15 Juli 2014; 06 Februari 2015; dan 17 September 2016. Terlapor FX Yapan diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap masyarakat adat Dayak Bentian dengan melakukan pembebasan lahan, hak masyarakat adat Dayak Bentian di daerah Sungai Biangan dan Sungai Tenaiq.

FX Yapan secara sepihak telah melakukan pembebasan lahan masyarakat kepada perusahaan pertambangan dan atas tipu daya dan kesewenangannya, FX Yapan mengambil kompensasi milyaran rupiah dari perusahaan tersebut.

Peristiwa pertama terjadi pada saat FX Yapan menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat. FX Yapan melakukan melakukan pembebasan lahan hak masyarakat di daerah Besiq kepada PT. Trubaindo Coal Mining, sebuah perusahaan pertambangan batubara. Bahwa atas dasar itu Terlapor kemudian mendapatkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah sebesar Rp. 1.222.620.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2012.

Peristiwa kedua terjadi saat pembebasan lahan hak masyarakat adat Dayak Bentian di daerah Sungai Biangan dan sungai Tenaiq kepada PT. Bharinto Ekatama, sebuah perusahaan pertambangan batubara yang beralamat kantor di Jalan RA Kartini 26 Ventura BLDG Lt.8 Jakarta. Atas dasar itu FX Yapan kemudian mendapatkan kompensasi uang fee sebesar Rp. 2.088.864.000,- (dua milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2014.

Peristiwa ketiga terjadi pada tanggal 6 Februari 2015 Terlapor kemudian kembali mendapatkan kompensasi uang fee pembebasan lahan di daerah Sungai Tenaiq dalam wilayah Adat Dayak Bentian sebesar Rp. 3.862.152.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
Persoalan dugaan penipuan pertama kali terjadi dimulai saat pembebasan lahan pertambangan di wilayah hak ulayat masyarakat adat Bentian pada tahun 2012. Masyarakat adat semestinya mendapatkan ganti rugi dari PT. Trubaindo Coal Mining. Tetapi atas segala tibu dayanya, yang menerima uang tersebut justru saudara Terlapor.

“Persoalan dugaan penipuan pertama kali terjadi dimulai saat pembebasan lahan pertambangan di wilayah hak ulayat masyarakat adat Bentian pada tahun 2012. Masyarakat adat semestinya mendapatkan ganti rugi dari PT. Trubaindo Coal Mining. Tetapi yang menerima uang tersebut justru saudara Terlapor, Bahwa peristiwa kedua terjadi pada pembebasan lahan pertambangan di Sungai Biangan dan Sungai Tenaiq yang merupakan hak ulayat masyarakat Adat Bentian tahun 2014 dan 2015” Ujar Yahya Yek Masyarakat Adat

“Masyarakat adat semestinya mendapatkan ganti rugi dari PT. Trubaindo Coal Mining. Tetapi yang menerima uang tersebut justru saudara Terlapor, demi keadilan dan kebenaran bagi masyarakat korban penipuan yang diduga dilakukan saudara Bupati Kutai Barat” Tambah Yahya ( finsha )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here